BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status Bencana Nasional untuk gempa Flores, NTT, saat menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kemudian memberikan tanggapan. Menurutnya, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTT sudah menetapkan status tanggap darurat dan bergerak menangani kebutuhan warga terdampak. Simak ulasan lengkapnya dari KEPPO INDONESIA.
BEM UI Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional
Aksi BEM UI membawa perhatian terhadap kondisi masyarakat Flores setelah gempa menimbulkan korban dan kerusakan di sejumlah wilayah NTT. Mahasiswa menilai pemerintah perlu mempertimbangkan status Bencana Nasional agar penanganan mendapat perhatian dan dukungan yang lebih besar.
Tuntutan tersebut muncul ketika proses penanganan bencana masih berlangsung. Warga terdampak membutuhkan berbagai kebutuhan dasar, layanan kesehatan, tempat pengungsian, serta bantuan untuk menghadapi dampak kerusakan akibat gempa.
BEM UI menyampaikan aspirasi itu melalui aksi di pusat Jakarta. Mereka berharap pemerintah melihat kondisi di lapangan dan mengambil langkah yang menurut mereka paling tepat untuk mempercepat penanganan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Pimpinan DPR Sebut Penanganan Lebih Penting
Saan Mustopa menilai pemerintah tidak harus menunggu penetapan status Bencana Nasional untuk bergerak maksimal. Ia mengatakan pemerintah pusat dan daerah sudah menjalankan penanganan di wilayah terdampak.
Menurut Saan, efektivitas bantuan dan penanganan korban menjadi hal yang lebih penting daripada perdebatan mengenai status bencana.
“Yang penting soal penanganannya, bukan statusnya. Jadi sekali lagi pemerintah sudah maksimal yang saya lihat,” ujar Saan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Saan juga menyinggung status darurat bencana yang sudah pemerintah tetapkan di NTT. Menurutnya, status tersebut sudah memberi ruang bagi pemerintah untuk mengerahkan berbagai sumber daya dalam menghadapi situasi darurat.
Baca Juga: Bikin Geger! Sahroni Sentil Hukum Indonesia: Haruskah Viral Dulu Baru Ditegakkan?
Rumah Sakit Lapangan Ikut Bergerak
Penanganan gempa tidak hanya menyangkut distribusi bantuan pangan dan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah juga menghadapi persoalan layanan kesehatan karena sejumlah fasilitas kesehatan permanen ikut terdampak.
Saan mengatakan pemerintah telah menyiapkan rumah sakit lapangan untuk membantu korban yang membutuhkan perawatan medis. Fasilitas tersebut dapat menjadi alternatif ketika rumah sakit permanen di wilayah terdampak tidak mampu memberikan pelayanan secara maksimal.
Keberadaan rumah sakit lapangan juga membantu petugas kesehatan menghadapi kebutuhan medis yang muncul selama masa tanggap darurat. Pemerintah terus mengarahkan fasilitas tersebut untuk melayani masyarakat yang terdampak gempa.
DPR Janji Kawal Pemulihan NTT
DPR tidak hanya memberikan tanggapan terhadap tuntutan mahasiswa. Saan memastikan DPR akan terus memantau perkembangan penanganan bencana di NTT.
DPR juga berencana menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Langkah itu bertujuan melihat kebutuhan terbaru di lapangan sekaligus menentukan bentuk dukungan yang dapat DPR berikan.
Menurut Saan, DPR juga akan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan pemerintah kabupaten yang wilayahnya terdampak gempa. Dengan begitu, bantuan dapat menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.
Pengawasan DPR menjadi penting karena situasi di wilayah bencana dapat berubah dengan cepat. Kebutuhan warga pada tahap awal belum tentu sama dengan kebutuhan ketika proses pemulihan mulai berjalan.
Perdebatan Status Bencana Nasional Masih Jadi Sorotan
Desakan BEM UI membuat status Bencana Nasional untuk NTT kembali menjadi perhatian publik. Di sisi lain, Saan menilai pemerintah sudah mengambil langkah penanganan meski belum menetapkan status tersebut.
Perbedaan pandangan itu menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah memiliki sudut pandang masing-masing dalam melihat penanganan bencana. Mahasiswa mendorong langkah yang lebih besar, sementara DPR melihat efektivitas penanganan sebagai prioritas utama.
Terlepas dari perdebatan mengenai status, kebutuhan warga terdampak tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, relawan, dan masyarakat perlu menjaga koordinasi agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Saan menegaskan DPR akan terus memantau perkembangan di NTT. Pemerintah juga perlu memastikan proses tanggap darurat berjalan lancar hingga memasuki tahap pemulihan dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara bertahap.