Program MBG menjadi sorotan setelah BGN memproses pemberhentian 66 kepala dapur SPPG akibat berbagai pelanggaran, mulai dari indisipliner hingga dugaan tindak pidana.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan pelanggaran yang dapat mengganggu kualitas dan tata kelola program MBG. Para kepala dapur tersebut akan diberhentikan secara tidak hormat dari status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
66 Kepala Dapur MBG Kena Sanksi karena Berbagai Pelanggaran
Sudaryono menyebut proses pemberhentian dilakukan setelah BGN menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh kepala dapur di berbagai daerah.
“Per hari ini, kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur di 66 kasus dalam proses pemberhentian. Jadi diberhentikan secara tidak hormat,” ujar Sudaryono di kantor BGN, Jakarta Pusat.
Pelanggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan kedisiplinan kerja, tetapi juga menyangkut dugaan tindakan yang dapat merugikan program MBG. Beberapa kepala dapur tercatat tidak menjalankan tugas sesuai aturan hingga terlibat masalah hukum.
BGN menilai tindakan tegas perlu dilakukan agar program MBG tetap berjalan dengan standar pelayanan yang baik dan mendapat kepercayaan masyarakat.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Kasus Mulai dari Mangkir Kerja hingga Dugaan Judi Online
Menurut Sudaryono, salah satu pelanggaran yang ditemukan adalah kepala dapur tidak berada di lokasi kerja dalam waktu lama. Beberapa orang tercatat meninggalkan tanggung jawab selama lebih dari 10 hari berturut-turut.
Selain masalah kedisiplinan, BGN juga menemukan dugaan kasus penipuan, phishing, hingga keterlibatan judi online yang dilakukan oleh sejumlah kepala dapur.
“Indisipliner, tidak berada di tempat lebih dari 10 hari secara berturut-turut, kemudian ada kejadian phishing, yaitu mengaku duitnya hilang karena scam dan lain-lain, kemudian ada juga yang terlibat judi online,” kata Sudaryono.
BGN juga menemukan kasus lain yang berkaitan dengan permintaan uang dalam pengelolaan dapur MBG. Temuan tersebut membuat pihaknya memperketat pengawasan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam program.
Baca Juga:Â Geger Grobogan! Mayat Dalam Bagasi Mobil Diduga Terkait Hilangnya Bos Konter HP
Pelanggaran Tersebar di Berbagai Wilayah Indonesia
Kasus pelanggaran kepala dapur MBG tidak hanya terjadi di satu wilayah. BGN mencatat puluhan kasus tersebut tersebar di sejumlah daerah Indonesia.
Beberapa wilayah yang mencatat kasus antara lain Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya.
Sudaryono mengungkapkan terdapat 29 kasus di Jawa Barat, 19 kasus di Jakarta, 12 kasus di Jawa Tengah, 27 kasus di Jawa Timur, 21 kasus di Sumatera, 9 kasus di Kalimantan, 4 kasus di Sulawesi, serta 5 kasus di wilayah lain.
Selain memproses 66 pemberhentian, BGN juga masih menangani sekitar 60 kasus lain melalui pembinaan internal. Kasus tersebut masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan pihak yang melakukan kesalahan.
BGN Periksa Konflik antara Mitra dan Kepala Dapur
Selain pelanggaran individu, BGN juga menemukan sejumlah persoalan yang melibatkan hubungan antara mitra atau yayasan pengelola dapur dengan kepala dapur.
Sudaryono mengatakan pihaknya masih mendalami setiap laporan untuk mengetahui siapa pihak yang melakukan pelanggaran. Pemeriksaan dilakukan agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.
“Siapa yang salah dan siapa yang keliru, itu yang kita lagi cek. Apakah kepala dapurnya menekan mitra minta fee, atau mitranya yang menekan kepala dapurnya,” jelas Sudaryono.
Menurutnya, konflik tersebut juga bisa berkaitan dengan dugaan pengurangan kualitas makanan akibat adanya tekanan biaya atau permintaan keuntungan tertentu.
BGN Buka Saluran Aduan untuk Perbaiki Program MBG
Untuk memperkuat pengawasan, BGN membuka tiga jalur pengaduan melalui PO Box yang dapat digunakan oleh berbagai pihak. Langkah ini bertujuan memberikan ruang bagi pegawai, mitra, hingga masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran.
PO Box 2045 disediakan untuk laporan internal BGN, termasuk pegawai, kepala dapur, pengawas gizi, dan pihak yang bekerja dalam operasional MBG.
Sementara PO Box 1708 diperuntukkan bagi mitra serta yayasan pengelola dapur yang ingin menyampaikan laporan terkait konflik atau dugaan penyimpangan dalam kerja sama.
Masyarakat umum juga dapat memberikan laporan melalui PO Box 405000. BGN meminta warga menyampaikan bukti seperti foto atau informasi pendukung apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan.
Sudaryono menegaskan seluruh laporan akan diperiksa untuk memperbaiki tata kelola MBG. BGN berharap langkah pengawasan ini mampu menjaga kualitas layanan sekaligus mencegah munculnya masalah yang dapat merugikan masyarakat.