Mahasiswa GERAM menggelar aksi di DPR pada 27 Agustus 2026 dengan membawa tuntutan soal kebijakan pemerintah, ekonomi, pendidikan, hingga pemberantasan korupsi.
Aksi yang membawa tagar #MerebutKembaliIndonesia itu tidak hanya menyasar kebijakan pemerintah. GERAM juga ingin mengingatkan DPR soal fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang mereka jalankan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Simak ulasan lengkapnya dari KEPPO INDONESIA.
GERAM Siapkan Aksi di Depan Gedung DPR
Koordinator aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil akan ikut dalam aksi tersebut. Massa berasal dari berbagai kelompok, termasuk UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, organisasi kepemudaan, serta sejumlah komunitas masyarakat sipil.
Menurut Mixel, aksi 27 Agustus bukan sekadar kegiatan menyampaikan pendapat. GERAM ingin menjadikan aksi itu sebagai bentuk pengawasan publik terhadap DPR RI.
“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Mixel dalam keterangan tertulis pada Selasa (25/8/2026).
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Prabowo-Gibran hingga Program MBG Jadi Sorotan
Salah satu tuntutan GERAM meminta pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. GERAM menilai sejumlah kebijakan pemerintah berpotensi memperluas militerisme, melemahkan demokrasi, dan memperlebar ketimpangan ekonomi.
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga masuk dalam daftar tuntutan. Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan kedua program tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran, transparansi, serta potensi patronase politik.
Selain itu, GERAM menyoroti kebijakan pajak yang mereka nilai membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja. Mereka mendorong sistem pajak yang lebih progresif agar kelompok pemilik modal menanggung beban lebih besar.
Baca Juga: Rapat Prabowo Bahas Karhutla, Menhut Tak Hadir! Begini Penjelasan Mensesneg
Pendidikan, Kesehatan, Harga Pangan hingga Upah Buruh
Isu layanan dasar juga mendapat tempat dalam agenda aksi. GERAM meminta pemerintah menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis dengan kualitas yang baik. Mereka juga menolak komersialisasi pendidikan tinggi serta pemangkasan anggaran untuk layanan dasar.
Persoalan ekonomi sehari-hari ikut menjadi perhatian. GERAM meminta pemerintah menekan harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.
Di sisi lain, mereka meminta kenaikan upah buruh dan penghasilan yang lebih layak. Menurut GERAM, kebijakan ekonomi perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus kondisi pekerja yang menghadapi biaya hidup.
Bencana Sumatera dan NTT hingga Hak PRT
GERAM juga membawa isu bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka meminta pemerintah menetapkan bencana di wilayah tersebut sebagai bencana nasional serta memperluas bantuan dan mempercepat pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Hak pekerja rumah tangga (PRT) turut masuk dalam tuntutan. GERAM mendorong perlindungan hukum yang lebih kuat bagi PRT, termasuk jaminan upah layak dan aturan jam kerja yang manusiawi.
Dalam isu militer, GERAM meminta pemerintah menjalankan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon yang mereka nilai dapat memperluas peran militer ke ranah sipil.
Mereka juga meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis HAM, agraria, buruh, serta masyarakat yang menyampaikan pendapat. GERAM turut menyerukan pembebasan seluruh tahanan politik.
Pimpinan DPR Diminta Hadir Temui Massa
Di bagian akhir, kelompok tersebut menyoroti pemberantasan korupsi dan meminta penyitaan aset hasil korupsi untuk kepentingan publik.
Mereka meminta aparat menyita aset hasil korupsi dan tetap memproses pelaku melalui jalur hukum. GERAM ingin hasil perampasan aset tersebut kembali untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Selain menyampaikan tuntutan, GERAM meminta Ketua dan Wakil Ketua DPR RI menemui massa secara langsung. Mereka menginginkan dialog yang terbuka dan setara, bukan sekadar tanggapan melalui perwakilan.
“Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis,” ujar Mixel.
GERAM juga menyiapkan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika pimpinan DPR menolak membuka ruang dialog. Bagi mereka, respons DPR terhadap aksi tersebut akan menjadi bagian penting dalam menilai keseriusan lembaga legislatif mendengar aspirasi masyarakat.