Pernyataan mengejutkan datang dari Luhut Binsar Pandjaitan yang membuka peluang perubahan besar peran Bea Cukai melalui teknologi AI dan Danantara.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membuka peluang perubahan besar peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di masa depan. Ia menyebut sebagian fungsinya berpotensi digantikan kecerdasan buatan (AI) dan sistem terintegrasi PT Danantara DSI. Wacana ini muncul seiring integrasi data ekspor dan penguatan sistem digital nasional.
Temukan rangkuman informasi paling menarik dan sedang viral di bawah ini yang siap menambah wawasan Anda, hanya di KEPPO INDONESIA.
Pernyataan Luhut Dalam Forum Ekonomi Nasional
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri seminar bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (25/5/2026). Dalam forum itu, ia menyinggung evaluasi terhadap peran Bea Cukai di era digital.
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat sejumlah fungsi administrasi negara dapat ditinjau ulang. Termasuk kemungkinan penguatan sistem berbasis data dalam pengawasan ekspor dan impor. Hal ini dinilai penting untuk menyesuaikan tata kelola dengan era digital.
Ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut masih berada dalam konteks diskusi kebijakan dan belum menjadi keputusan final pemerintah. Proses kajian masih terus dilakukan sebelum diambil langkah lebih lanjut.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Integrasi Data Ekspor ke Sistem Terpadu
PT Danantara DSI disebut akan menjadi bagian dari integrasi data ekspor nasional. Sistem ini akan menggabungkan data yang selama ini tersimpan di Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Indonesia National Single Window (INSW).
Integrasi tersebut bertujuan menciptakan sistem ekspor yang lebih terpusat dan transparan. Seluruh data komoditas diharapkan dapat diakses dalam satu platform digital. Hal ini memudahkan pengawasan dan mempercepat proses administrasi ekspor.
Langkah ini juga dikaitkan dengan penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui sistem yang lebih terkontrol. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan.
Baca Juga: Heboh! Nicko Widjaja Niat Bantu Petani Indonesia, Kini Terancam 11 Tahun Penjara
Peran AI Dalam Sistem Pengawasan Bea Cukai
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa sebagian tugas Bea Cukai ke depan dapat ditopang oleh teknologi berbasis AI. Ia bahkan membuka kemungkinan adanya pengurangan peran manual dalam sistem pengawasan.
Menurutnya, bukan berarti fungsi Bea Cukai dihapus sepenuhnya, melainkan sebagian tugasnya dapat dialihkan ke sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan. Hal ini tetap menempatkan peran pengawasan manusia pada aspek-aspek strategis tertentu.
Ia menegaskan bahwa pendekatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi ketidakteraturan dalam proses pengawasan. Selain itu, sistem digital diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan secara lebih transparan.
Sistem Ekspor Satu Pintu Berbasis Digital
Dalam penjelasannya, Luhut Binsar Pandjaitan mencontohkan sistem ekspor batu bara yang diarahkan melalui satu pintu menggunakan PT Danantara DSI. Sistem ini mewajibkan pelaku usaha melaporkan data secara lengkap sejak awal izin diberikan.
Data yang diminta mencakup cadangan, kualitas komoditas, lokasi operasi, hingga rencana volume ekspor. Seluruh informasi tersebut terintegrasi dalam satu sistem digital. Integrasi ini bertujuan mempercepat proses verifikasi dan mengurangi potensi kesalahan data.
Selain itu, pemerintah juga dapat memantau kewajiban pajak dan royalti secara otomatis sebelum proses ekspor dilakukan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.
Pengawasan Otomatis dan Efisiensi Sistem
Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa sistem digital memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap kewajiban perusahaan. Jika kewajiban seperti royalti belum dipenuhi, sistem akan langsung menolak proses ekspor.
Ia menegaskan bahwa sistem ini dirancang agar tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, termasuk aparat di luar mekanisme resmi. Sistem tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dalam setiap proses pengawasan.
Dengan pemanfaatan AI, pemerintah berharap dapat mengurangi anomali harga dan meningkatkan transparansi dalam perdagangan komoditas. Hal ini sekaligus mendukung efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.
Temukan rangkuman informasi paling menarik dan sedang viral di bawah ini yang siap menambah wawasan Anda, hanya di KEPPO INDONESIA.
Sumber Informasi Gambar:
Gambar Pertama dari liputan6.com
Gambar Kedua dari seru.co.id