Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana Dan Penolakan Izin Gubernur

Bupati Aceh Selatan menjalani ibadah umrah di tengah bencana, meski izin Gubernur ditolak, memicu kemarahan publik luas.

Di tengah banjir dan longsor di Aceh, Bupati Mirwan MS diketahui sedang menunaikan umrah, memicu kemarahan publik. Bencana terjadi di wilayah yang dipimpinnya dan telah berstatus darurat. Unggahan agen travel memperlihatkan kontras tajam antara krisis daerahnya dan aktivitas pribadinya.

Temukan rangkuman informasi menarik dan berita paling terviral lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di KEPPO INDONESIA.

Bupati Umrah Saat Warga Menderita

Kabar mengenai Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang tengah menunaikan ibadah umrah, sontak menjadi viral. Informasi ini pertama kali tersebar luas setelah sebuah agen perjalanan mengunggah foto Mirwan di media sosial. Unggahan tersebut dengan cepat menarik perhatian netizen, yang langsung bereaksi keras terhadap apa yang mereka anggap sebagai ketidakpekaan.

Kemarahan publik semakin memuncak mengingat Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah yang paling parah terdampak banjir dan longsor. Sejak Sabtu, 22 November 2025, banjir telah merendam rumah dan lahan pertanian di 18 kecamatan, menyebabkan 858 kepala keluarga atau 3.106 jiwa terdampak. Situasi ini menunjukkan urgensi kehadiran pemimpin daerah.

Yang lebih memperparah adalah fakta bahwa Mirwan MS bahkan pernah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor pada 27 November 2025. Dokumen ini menjadi bukti tertulis tentang keterbatasan pemerintah daerah dalam menghadapi krisis, sekaligus menambah bobot kritik terhadap kepergiannya.

Perjalanan Yang Mengabaikan Status Darurat

Ternyata, perjalanan Mirwan MS ini tidak mendapatkan restu dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengonfirmasi bahwa Mualem telah menolak permohonan izin perjalanan ke luar negeri yang diajukan oleh Bupati Aceh Selatan. Penolakan ini menunjukkan adanya komunikasi sebelumnya antara kedua pihak.

Permohonan izin tersebut diajukan Mirwan pada 24 November 2025, bertepatan dengan masa tanggap darurat bencana di daerahnya. Gubernur Mualem memberikan balasan penolakan pada 28 November 2025. Alasan penolakan sangat jelas, yaitu karena Provinsi Aceh saat itu sedang dalam status Darurat Bencana Hidrometeorologi.

Keputusan Gubernur Mualem untuk menolak izin tersebut menegaskan prioritas penanganan bencana di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa ada aturan dan pertimbangan yang harus dipatuhi oleh pejabat daerah, terutama di masa-masa krisis. Kepergian Mirwan, jika terbukti benar, mengindikasikan pengabaian terhadap arahan pimpinan provinsi.

Baca Juga: Korban Banjir Dan Longsor Terkini Aceh Menjadi 345 Tewas, 174 Masih Hilang

Reaksi Gubernur Mualem

Mendengar kabar yang beredar, Gubernur Mualem menyatakan kekecewaannya yang mendalam. Juru Bicara Muhammad MTA menyampaikan bahwa Mualem akan mengambil tindakan tegas jika informasi mengenai umrah Mirwan MS tersebut terbukti kebenarannya. Kekecawaan ini didasarkan pada ketidakpatuhan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Mualem tidak tinggal diam. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pengecekan mendalam guna memastikan kebenaran kabar tersebut. Langkah ini menunjukkan keseriusan gubernur dalam menanggapi isu yang telah menjadi perhatian publik dan berpotensi merusak citra pemerintahan.

“Gubernur telah menegaskan, apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” tegas Muhammad MTA, Jumat malam (5/12/2025). Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi Mirwan MS bahwa konsekuensi administratif akan menantinya jika terbukti melanggar.

Implikasi Dan Pertanyaan Etika Kepemimpinan

Kasus ini menyoroti isu etika kepemimpinan dan prioritas seorang pejabat publik di tengah krisis. Keberadaan bupati di Tanah Suci saat daerahnya porak-poranda memicu pertanyaan serius tentang komitmen dan rasa tanggung jawabnya terhadap rakyat yang dipimpinnya. Rakyat menaruh harapan besar pada pemimpinnya, terutama saat menghadapi musibah.

Selain itu, penolakan izin perjalanan oleh Gubernur Mualem mengindikasikan adanya garis komando dan peraturan yang harus ditaati. Jika Mirwan MS tetap pergi meskipun izinnya ditolak, hal ini menunjukkan pengabaian terhadap otoritas yang lebih tinggi. Ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga masalah integritas.

Publik kini menantikan langkah konkret dari Gubernur Aceh terkait hasil pengecekan dan tindakan yang akan diambil terhadap Bupati Mirwan MS. Kasus ini akan menjadi barometer bagi penegakan disiplin dan etika di kalangan pejabat publik di Aceh, serta pelajaran berharga tentang prioritas dalam memimpin daerah di tengah tantangan.

Pantau selalu beragam berita terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di KEPPO INDONESIA agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.