Banjir-Longsor di Sumut: Gubsu Bobby Sebut Kerugian Capai Rp 9,98 T

Banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara selama akhir November hingga awal Desember 2025 membawa dampak luar biasa.

Hujan ekstrem yang diperparah oleh fenomena cuaca dan topografi memicu aliran deras air serta tanah longsor, sehingga merusak rumah, infrastruktur, lahan pertanian, dan fasilitas publik.

Temukan informasi menarik dan berita paling terviral lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di KEPPO INDONESIA.

Kerusakan Masif di Tengah Bencana

Banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara selama akhir November hingga awal Desember 2025 membawa dampak luar biasa. Hujan ekstrem yang diperparah oleh fenomena cuaca dan topografi memicu aliran deras air serta tanah longsor, sehingga merusak rumah, infrastruktur, lahan pertanian, dan fasilitas publik.

Dampak tersebut tidak hanya dirasakan secara fisik banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, tempat ibadah ikut hancur, dan berbagai fasilitas pendidikan serta kesehatan ikut terdampak. Kerusakan yang luas membuat bencana ini menjadi salah satu bencana alam terparah di provinsi tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Akibat dari bencana ini, tanah longsor dan banjir tidak hanya menyebabkan rumah warga rusak atau hilang, tetapi juga merusak jalan nasional dan provinsi, jembatan, irigasi, serta saluran air di lahan pertanian sehingga banyak daerah menjadi terisolasi.

Infrastruktur penting yang rusak membuat akses ke banyak kawasan terputus, mempersulit upaya evakuasi dan distribusi bantuan. Keseluruhan kerusakan menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat, dari hunian, aktivitas ekonomi, hingga layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Estimasi Kerugian: Hampir 10 Triliun Rupiah

Pemerintah provinsi, melalui Bobby Nasution. Menyampaikan bahwa perkiraan awal kerugian akibat banjir-longsor di Sumut mencapai Rp 9,98 triliun. Estimasi ini belum final karena masih banyak wilayah yang belum sepenuhnya terdata.

Nilai tersebut mencakup kerusakan rumah, jalan dan jembatan, lahan pertanian serta perkebunan, fasilitas publik dan sarana sosial ekonomi. Dengan skala kerusakan seluas ini, biaya pemulihan akan membutuhkan upaya besar dari semua pihak dari pemerintah, masyarakat, hingga lembaga donor.

Nilai hampir 10 triliun rupiah menggambarkan betapa dahsyatnya dampak bencana. Tapi kerugian materi ini hanyalah sebagian gambaran trauma sosial, kehilangan nyawa, dan dampak jangka panjang terhadap mata pencaharian juga menjadi beban besar yang harus dipikul oleh warga terdampak.

Baca Juga: Data Terbaru BNPB Tragedi Banjir Sumatera: 921 Tewas, 392 Masih Hilang

Skala Korban dan Dampak Sosial

Bencana ini tidak hanya soal kerugian materi. Juxtaposed antara data resmi dan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa dampaknya jauh lebih manusiawi dan kompleks. Berdasarkan laporan dari pemerintah provinsi, ratusan ribu kepala keluarga dan jutaan jiwa terdampak langsung dari kehilangan rumah, pemutusan akses transportasi, hingga lumpuhnya sektor ekonomi lokal.

Banyak warga terpaksa mengungsi, hidup dalam kondisi darurat, bergantung pada bantuan dan pengungsian massal. Kehilangan harta dan aset membuat masa depan keluarga menjadi tidak jelas. Terutama bagi mereka yang mata pencahariannya bergantung pada pertanian, perkebunan, atau pekerjaan yang terganggu akibat rusaknya infrastruktur.

Di sisi lain, sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya ikut rusak. Menghambat aktivitas normal sehari-hari dan memperpanjang kondisi darurat.

Kritik Terhadap Penanganan

Tidak semua pihak melihat respons pemerintah sebagai sesuatu yang memadai. Beberapa organisasi lingkungan dan masyarakat sipil menilai bahwa penanganan dan mitigasi bencana dilakukan terlampau lambat.

Mereka menyoroti bahwa peringatan cuaca dan potensi longsor sebelumnya sudah dikeluarkan oleh lembaga terkait. Tetapi mitigasi tidak dilakukan secara efektif, sehingga ketika bencana datang dampaknya semakin parah.

Adanya kerusakan ekosistem terutama dalam hulu daerah aliran sungai dan kawasan hutan juga dianggap memperparah dampak longsor dan banjir. Beberapa pihak mendesak agar izin perusahaan yang diduga merusak lingkungan dievaluasi ulang untuk mencegah bencana serupa di masa depan.

Kritik ini membawa pertanyaan besar tentang bagaimana pembangunan, lingkungan, dan tata kelola ruang hidup perlu diseimbangkan dengan mitigasi bencana dan keberlanjutan.

Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di KEPPO INDONESIA agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.