Anggota Golkar Legalisasi Kasino Legal: Jakarta Pernah Raup Ratusan Miliar

Beberapa waktu belakangan ini, perdebatan mengenai legalisasi kasino kembali mencuat di Indonesia setelah seorang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Pernyataan ini sontak memicu perdebatan luas, mengingat Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang melarang segala bentuk perjudian. Namun, gagasan tersebut tidak sepenuhnya baru.

Temukan informasi menarik dan berita paling terviral lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di KEPPO INDONESIA.

bergabung dengan Saluran Whatsapp, dapatkan berita terkini

Sejarah Kasino Legal di Jakarta Pada Era Gubernur Ali Sadikin

Walaupun gagasan legalisasi kasino kini terdengar kontroversial, sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah memiliki pengalaman dengan perjudian kasino yang dilegalkan secara resmi.

Pada akhir era 1960-an, tepatnya tahun 1967 di Jakarta, pemerintah daerah di bawah Gubernur Ali Sadikin pernah membuka kasino legal yang berada di wilayah Petak Sembilan, Jakarta Barat.

Khususnya untuk warga negara asing sebagai bagian dari strategi fiskal untuk membiayai pembangunan kota yang sedang tertatih-tatih akibat keterbatasan anggaran.

Kasino ini bukan sekadar tempat hiburan, tetapi direncanakan sebagai sumber pemasukan yang dikelola pemerintah.

Kasino tersebut dikabarkan berhasil menghasilkan pendapatan signifikan bagi kas daerah. Jika dikalkulasikan kembali ke nilai ekonomi saat ini, pendapatan yang diperoleh dari kasino di era tersebut bisa setara dengan lebih dari Rp200 miliar per bulan berdasarkan konversi nilai emas pada masa kini.

Hasil penerimaan ini digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas publik. Termasuk infrastruktur kota, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang sangat dibutuhkan Jakarta saat itu.

Meski hanya berjalan beberapa tahun, pengalaman ini sering diangkat sebagai contoh bahwa legalisasi praktik judi, jika diatur secara ketat dan dikelola oleh pemerintah, bisa memberikan kontribusi fiskal yang nyata.

Jakarta Pernah Meraup Ratusan Miliar Dari Perjudian

Dalam konteks nilai ekonomi, kebijakan tersebut tercatat mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan. Jika disesuaikan dengan nilai saat ini, pemasukan dari kasino dan bentuk perjudian legal lainnya disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Dana tersebut menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan Jakarta di masa awal Orde Baru. Anggota Golkar yang mengangkat isu ini menilai fakta sejarah tersebut penting untuk menjadi bahan kajian ulang.

Terutama di tengah kebutuhan negara mencari sumber pendapatan baru tanpa menambah beban pajak masyarakat kelas menengah dan bawah.

Baca Juga: Komdigi Ancam Blokir Cloudflare, Apa Sebenarnya yang Terjadi?

Penolakan Terhadap Usulan Legalisasi Kasino

Meski ada argumen pro, wacana ini langsung menuai serangkaian penolakan dari berbagai pihak. Termasuk tokoh agama, legislator dari fraksi lain, dan lembaga masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, menyatakan bahwa legalisasi perjudian bertentangan dengan Undang-Undang dan norma masyarakat Indonesia yang religius.

Mereka menekankan bahwa negara tidak seharusnya menggunakan perjudian sebagai solusi ekonomi karena bertentangan dengan hukum positif dan nilai moral yang dijunjung tinggi masyarakat.

Di tingkat legislatif, anggota DPRD DKI Jakarta juga menolak keras usulan tersebut, dengan argumen bahwa pembukaan kasino tidak sesuai dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Wakil Ketua MPR RI juga mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebelumnya pernah menolak legalisasi perjudian karena bertentangan dengan nilai moral, agama, serta ketertiban umum yang dijamin dalam konstitusi.

Kritik semacam ini menunjukkan bagaimana legalisasi judi tidak hanya menjadi perdebatan ekonomi. Tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan hukum.

Pengawasan Negara Dalam Legalisasi

Pendukung gagasan legalisasi kasino berpendapat bahwa perjudian sejatinya tetap berlangsung secara ilegal di berbagai daerah.

Dengan pendekatan legalisasi terbatas, negara justru dapat mengambil alih kendali, menetapkan pajak tinggi. Serta memastikan pengawasan ketat agar tidak berdampak sosial negatif secara luas.

Anggota Golkar tersebut menekankan bahwa yang dibicarakan bukanlah pembebasan total perjudian. Melainkan regulasi ketat di wilayah tertentu.

Seperti kawasan ekonomi khusus atau destinasi wisata internasional, dengan akses terbatas dan sistem pengamanan berlapis.

Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di KEPPO INDONESIA agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.