Presiden Prabowo Subianto menyoroti arah perekonomian Indonesia yang menurutnya perlu kembali berpegang pada amanat konstitusi.
Pernyataan ini menarik perhatian karena menyangkut pengelolaan kekayaan negara dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ikuti Berita Terbaru dan Isu Hangat Bersama KEPPO INDONESIA!
Prabowo Soroti Arah Ekonomi Indonesia
Prabowo menilai filosofi ekonomi Indonesia selama ini belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ekonomi agar pengelolaan kekayaan nasional memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi nasional.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Pasal 33 dan 34 Jadi Sorotan
Prabowo menegaskan pentingnya Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan serta pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat.
Sementara itu, Pasal 34 mengatur tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, anak terlantar, dan penyelenggaraan jaminan sosial.
Dengan mengacu pada kedua pasal tersebut, pemerintah ingin mendorong kebijakan yang lebih memperhatikan pemerataan kesejahteraan.
Baca Juga:Â MBG Prasmanan Mulai Diuji Coba di 66 SPPG, Akankah Jadi Format Baru Program Makan Gratis?
Ketimpangan Ekonomi Jadi Tantangan
Prabowo juga menyoroti ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan. Menurutnya, kekayaan nasional harus memberikan manfaat yang lebih merata.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam agar kebocoran kekayaan negara dapat ditekan.
Namun, upaya mengurangi ketimpangan membutuhkan kebijakan yang konsisten, pengawasan yang kuat, dan pelaksanaan program yang tepat sasaran.
Perubahan Ekonomi Membutuhkan Langkah Nyata
Pernyataan Prabowo menegaskan pentingnya mengevaluasi kebijakan ekonomi yang berjalan selama ini.
Pemerintah perlu menerjemahkan komitmen tersebut melalui program yang terukur, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, hasil kebijakan perlu dinilai melalui indikator nyata, seperti penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan akses terhadap layanan dasar.
Kesimpulan
Prabowo menyoroti perlunya menyelaraskan arah ekonomi Indonesia dengan amanat UUD 1945, terutama Pasal 33 dan Pasal 34. Tantangan berikutnya ialah memastikan komitmen tersebut menghasilkan kebijakan nyata yang mendorong pemerataan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
Jangan sampai ketinggalan kabar terbaru! Kunjungi KEPPO INDONESIA dan tetap update dengan informasi pilihan setiap hari.