Gubernur Pramono Anung menegaskan aduan warga di aplikasi JAKI (Jakarta Kini) terkait parkir liar di Kalisari tidak boleh diabaikan.
Ia mengecam pemalsuan tindak lanjut menggunakan teknologi AI dan telah memerintahkan Inspektorat untuk menindak tegas oknum yang terbukti bersalah. Pemerintah DKI Jakarta menekankan transparansi, kejujuran, dan pelayanan publik yang nyata agar kepercayaan.
Temukan rangkuman informasi menarik dan berita paling terviral lainnya yang bisa kamu jadikan wawasan terbaru yang hanya ada di KEPPO INDONESIA.
Pramono Anung Geram Soal Parkir Liar Kalisari
Gubernur Pramono Anung menyatakan kemarahannya atas dugaan manipulasi tindak lanjut aduan warga terkait parkir liar di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aduan warga sebelumnya masuk melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini), namun respons yang diberikan diduga tidak sesuai fakta lapangan.
Kasus ini mencuat setelah seorang warga membagikan unggahan di akun X, menyebut laporan parkir liar yang dikirim melalui JAKI tidak ditindaklanjuti secara nyata. Sebaliknya, respons yang diterima justru berupa foto yang diduga telah dimanipulasi menggunakan teknologi AI.
Pramono menegaskan, pihak yang terbukti memalsukan tindak lanjut laporan akan dijatuhi sanksi. “Saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurahnya atau Kasubdin-nya. Siapapun yang salah, harus diberikan hukuman,” ujarnya usai groundbreaking Pasar Gardu Asem di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Pemalsuan AI Rugikan Pelayanan Publik
Pramono menyoroti penggunaan teknologi AI untuk memalsukan bukti tindak lanjut aduan warga. Menurutnya, tindakan ini merusak prinsip dasar pelayanan publik, yang seharusnya mengedepankan transparansi dan kejujuran.
“Ini tidak boleh terulang kembali. Transparansi bagi pemerintah Jakarta adalah hal penting. Lebih baik mengakui ‘belum selesai’ daripada menggunakan AI yang membohongi warga,” jelasnya.
Gubernur menekankan bahwa pemalsuan laporan dengan teknologi apapun adalah pelanggaran serius. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat agar pelayanan publik tetap jujur dan akuntabel.
Baca Juga: Terbongkar! “The Doctor” Akhirnya Tertangkap, Otak Narkoba Jaringan Ko Erwin
Pramono Beri Instruksi Tegas ke Inspektorat
Menindaklanjuti kasus ini, Pramono telah menginstruksikan Inspektorat DKI Jakarta untuk segera memeriksa dan menindak oknum yang terbukti bersalah. Sanksi tegas diharapkan menjadi efek jera bagi pihak terkait.
Inspektorat diminta menelusuri apakah manipulasi dilakukan oleh lurah setempat atau Kasubdin terkait. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan integritas sistem layanan publik dan menegakkan kepercayaan warga.
Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga kredibilitas aduan publik. Dengan pengawasan ketat, kasus serupa diharapkan tidak terulang di masa depan.
Komitmen Pemprov Jakarta Terhadap Transparansi
Gubernur Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen penuh terhadap prinsip transparansi dalam pelayanan publik. Semua aduan warga harus ditindaklanjuti secara nyata, bukan sekadar respons formal atau rekayasa digital.
Selain sanksi bagi pelaku, pemerintah akan meningkatkan pengawasan dan evaluasi internal untuk memastikan laporan warga ditangani secara profesional. Upaya ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap aplikasi JAKI dan sistem layanan pemerintah lainnya.
Pramono menambahkan, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran Pemprov Jakarta. “Kejujuran dan transparansi harus menjadi prioritas, sehingga pelayanan publik benar-benar dirasakan warga,” ujarnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari liputan6.com
- Gambar Kedua dari liputan6dotcom